Hukum Internasional: Pengertian dan Perkembangannya

Wiki Article

Hukum internasional adalah rangkaian aturan yang bersifat yang mempengaruhi hubungan antara negara, organisasi antar negara, dan subjek hukum terkait. Pada dasarnya hukum ini didasarkan pada perjanjian dan kebiasaan masyarakat, namun sejalan dengan perkembangan zaman, hukum antar negara semakin luas. Perkembangannya dipengaruhi oleh munculnya lembaga antar negara seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Mahkamah Internasional, dan berbagai perjanjian dua negara maupun banyak negara yang membahas isu-isu seperti perdagangan, hak asasi manusia, dan keamanan internasional. Kesulitan utama dalam hukum antar negara adalah pelaksanaannya yang membutuhkan pada kesepakatan bangsa yang terkait dan kurangnya mekanisme pembentukan yang memadai di tingkat global.

Asas-Asas Hukum Internasional

Hukum antar bangsa beroperasi atas serangkaian asas dasar yang membentuk kerangka kerja hubungan antar negara. Antara lain adalah prinsip kemandirian negara, yang mengakui hak setiap negara untuk mengatur urusan sendiri tanpa campur tangan oleh lain. Lebih lanjut, prinsip good faith memainkan peran penting dalam perundingan dan pelaksanaan perjanjian kesepakatan. Prinsip non-intervensi juga diterapkan, melarang negara untuk secara paksa mencampuri urusan kehidupan negara lain. Pada gilirannya, prinsip kemandekan antara negara, meskipun terdapat perbedaan ukuran, menegaskan bahwa setiap negara memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam arena hukum antar bangsa. Penerapan prinsip-prinsip ini mutlak diperlukan untuk menjaga perdamaian dan kebenaran dalam sistem internasional.

Dasar Hukum Internasional

Pembentukan hukum internasional bukanlah sederhana, karena berkembang dari bermacam-macam sumber. Di dasarnya, sumber-sumber ini dipisahkan menjadi sumber-sumber hukum formil dan sumber-sumber material. Sumber hukum formil meliputi traktat internasional, kebiasaan internasional yang diterima sebagai hukum, prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa peradaban, keputusan pengadilan internasional, dan fatwa lembaga penyelesaian sengketa internasional. Sementara, sumber hukum material mencakup asas-asas keadilan, moralitas, dan kepentingan umum. Di samping, peran resolusi Dewan Keamanan PBB juga signifikan meskipun tidak selalu mengikat secara hukum. Semua sumber ini berhubungan untuk membentuk landasan hukum internasional yang beragam.

Subyek Hukum Internasional: Negara dan Organisasi InternasionalEntitas Hukum Internasional: Negara dan Organisasi InternasionalPelaku Hukum Internasional: Negara dan Organisasi Internasional

Dalam sistem hukum internasional, terdapat dua kategori utama entitas hukum yang paling signifikan: bangsa dan asosiasi internasional. Negara memegang peranan sentral, dianggap sebagai pelaku utama sejak awal perkembangan hukum internasional, memiliki kedaulatan dan kemampuan untuk mengadakan perjanjian secara langsung. Namun, organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eroppa, dan World Trade Organization, kini juga secara terlihat diakui sebagai entitas hukum dengan hak dan kewajiban tertentu, meskipun kapasitas hukum mereka seringkali dikecilkan pada cakupan yang ditentukan oleh piagam atau perjanjian pendirian mereka. Tanggung Jawab masing-masing subyek ini terus berkembang seiring dengan globalisasi dan pertumbuhan kompleksitas hubungan internasional. Dengan demikian, pemahaman tentang status hukum mereka menjadi krusial untuk menganalisis dinamika hukum internasional secara komprehensif.

Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional

p. Dalam bidang hukum internasional, tugas negara tidak hanya terbatas pada pengakuan sebagai subjek hukum, tetapi juga mencakup kewajiban yang signifikan. Secara umum, negara menanggung untuk melaksanakan prinsip-prinsip dasar hukum internasional, seperti larangan penggunaan kekuatan secara sepihak, penghormatan terhadap martabat manusia, dan negosiasi sengketa. Selain itu, negara berkewajiban atas perbuatan yang dilakukan oleh perwakilan mereka, bahkan jika perbuatan itu dilakukan di kawasan lain. Bangsa-bangsa juga memiliki komitmen untuk mengurangi pelanggaran hukum internasional oleh pihak ketiga yang beraktivitas here di kewenangan mereka. Hal ini meliputi penerapan undang-undang nasional yang sesuai dengan norma-norma hukum internasional.

Penerapan Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa

Pemecahan sengketa lintas batas negara seringkali menghadirkan tantangan kompleks, yang membutuhkan cara yang cermat dan sistematis. Implementasi hukum internasional menjadi alat yang krusial dalam jalur ini, meskipun tidak selalu mudah. Hukum internasional menyediakan struktur untuk diskusi, mediasi, arbitrase, dan litigasi, dengan maksud untuk mencapai kesepakatan yang proporsional bagi semua entitas yang terlibat. Akan tetapi, efektivitas hukum internasional sangat tergantung pada kesediaan negara untuk mematuhi aturan dan prinsip yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penyelewengan hukum internasional dapat memicu dampak yang serius terhadap kerjasama antar bangsa.

Report this wiki page